Adanya PPKM Darurat Kegiatan Masyarakat Jadi Melambat

Lintas Daerah

Jakarta, BERANTAS

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyebabkan kegiatan usaha berjalan melambat karena berbagai larangan.

Apalagi dengan diperpanjangnya kembali PPKM darurat hingga tanggal 25 Juli 2021, oleh Presiden Jokowi Senin malam lalu (20/07/21)

Kesulitan rakyat untuk menafkahi keluarganya semakin dirasakan, dimulai dari larangan makan di tempat bagi usaha warung makanan, jam operasional yang terbatas, penyekatan jalan yang berimbas sulitnya calon pembeli mendatangi penjual, turunnya daya beli hingga pembatasan dan larangan yang lainnya.

Semangat untuk tidak berputus asa hanya bisa disematkan kepada para perjuang pencari nafkah untuk keluarga mereka masing-masing.

Dan tidak sedikit mereka yang menyatakan “menyerah” dan butuh perhatian dari pemerintah karena mereka tidak bisa mencari nafkah lagi akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perpanjangan berlakunya PPKM Darurat, yang semula berakhir pada tanggal 20 Juli menjadi tanggal 25 Juli 2021.

Selama perpanjangan waktu tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah PPKM Darurat akan diperpanjang lagi atau dihentikan pada tanggal 26 Juli mendatang.

Pemerintah berpedoman pada angka harian kasus postif covid, tingkat keterisian kamar di rumah sakit, angka kematian penderita covid, peningkatan kemampuan pemeriksaan dini, pelacakan dan perawatan (3 T atau testing, tracing dan treatment), kemampuan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga kesahatan, peningkatan program vaksinasi dan lain-lain akan menjadi rujukan pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan PPKM Darurat, pastilah tidak mudah dilakukan pemerintah karena menyangkut “nyawa” dan “perut” rakyat.

Jika PPKM Darurat tidak diperpanjang maka ancaman ledakan kenaikan angka positif penderita covid yang berkorelasi dengan collaps-nya fasilitas kesehatan akan terbentang di depan mata.

Sudah berhari-hari, Indonesia memegang “rekor” dunia dalam hal tingginya angka kematian harian dan angka kasus positif covid harian.

Sebaliknya, jika PPKM Darurat diperpanjang lagi maka suara-suara ketidak puasan terhadap rezim Jokowi semakin kencang berhembus.

Aksi – aksi demo mahasiswa di berbagai kota sudah mulai bergejolak.

Di Ambon, Maluku, mahasiswa Universitas Pattimura turun ke jalan menuntut dihentikannya PPKM Darurat.

Di Jakarta, mahasiswa yang terhimpun dalam HMI juga menyuarakan hal yang serupa ditambah meminta Jokowi turun atau mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Walau ada larangan membuat kerumunan di lokasi umum, para pendemo nekad menyuarakan tuntutannya.

Dan buruh yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi, juga serempak menolak perpanjangan PPKM Darurat.

Team investigasi dari media Koran Berantas dan Berantas online.com, Achmad Hudori juga ikut memantau dan merasakan keluhan dari orang tua murid yang anak – anaknya tidak lolos masuk ke Sekolah Negeri.

Kami melakukan peninjauan keberbagai Sekolah Menengah Atas untuk menanyakan langsung baik ke Kepala Sekolah maupun panitia PPDB, dan hingga berita ini diturunkan tidak satupun dari mereka yang dapat kami temui.
Bahkan ada salah seorang guru yang kebetulan kami kenal dan saya tanya via WA “kenapa tidak ke sekolah ? kan masih PPKM gak boleh ke sekolah” katanya.

(Rls/Achmad Hudori)