berantasonline.com (Pesisir Barat Lampung) – Wabup Erlina, pada rakor bulanan pemkab Pesisir Barat, Rabu (21/2), di Pekon Rataagung Kecamatan Lemong , mendamprat beberapa OPD karena dianggap tidak Becus sehingga kinerja nya lamban terutama dalam menyampaikan berbagai laporan yang terkait dengan tahapan pembangunan di daerah otonomi baru tersebut.
“Yang sama sekali belum menyampaikan renstra hingga saat ini yaitu Satpol PP, BPBD, Dinas komunikasi dan informatika, dinas kearsipan daerah. Sedang yang sudah menyampaikan namun butuh perbaikan dan sampai saat ini belum dilaporkan kembali yaitu setda dalam hal ini pak husni (asisten tiga bidang administrasi umum-red) , sekretariat dprd, dan dinas koperindag,” kata Erlina dengan nada tinggi.
Demikian pula soal penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) masih banyak OPD yang belum menyetorkan.
Juga laporan indikator kinerja utama (IKU) , OPD-OPD yang semestinya sudah wajib diserahkan di awal tahun, namun kenyataannya masih banyak OPD yang bersantai-santai dan belum melaporkannya. Erlina mengatakan yang belum menyerahkan IKU yaitu Dinas pendidikan, dinas kesehatan, Dinas PUPR, dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Satpol PP, dinas ketahanan pangan, dinas keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, dinas perhubungan, dinas koperindag, dinas perizinan pelayan terpadu satu pintu, dinas perikanan, badan pengelola keuangan dan aset daerah, BPBD, hingga sekretariat daerah.
“Kapan selesainya? coba yang saya disebut tadi (OPD-OPD) pejabatnya berdiri. Kapan mau menyelesaikan. disdik sudah jawab satu minggu waktunya untuk menyelesaikan. yang lain juga siap dalam satu minggu batas terakhir menyerahkan IKU, kalau lebih dari satu minggu saya akan berikan sanski, “tegas Erlina disaksikan oleh bupati Agus Istiqlal.
Lanjut dia juga ada enam OPD yang belum melakukan penyusunan dan pelaporan LKPJ akhir tahun 2017, diantaranya Sat pol PP, BPBD, diskoperindag dan BPKAD. OPD diminta segera menyampaikannya, sebab menjadi data dasar dari penyelenggaraan tugas pemerintah di OPD dimaksud
semua dokumen laporan itu sangat penting kata dia, sebagai bagian dari tahapan pembangunan dikabupaten itu.
Menjadi kontras kata Wabup, saat kepala daerah terus berupaya untuk percepatan dan akselerasi pembangunan di pesisir barat, namun sebaliknya saat ini banyak kinerja OPD di lingkup pemkab setempat yang lamban dan santai. Itu terlihat dari adanya badan atau dinas yang terlambat, belum menyampaikan berbagai laporan
“ini wajib, bupati sudah bicara akselerasi pembangunan, kadis nya malah santai. Gimana mau seimbang tahapan pembangunan. setelah itu dilaporkan, Kemudian ada perjanjian yang ditandatangani oleh bupati dan kepala dinas masing masing-masing OPD, diawal tahun, bahwa kepala OPD dan jajarannya akan melaksanakan semua program yang ada di dinas masing masing sampai 100 persen, ” tukas Erlina. (Irsy)
