berantasonline.com MADURA
Masa aksi demonstrasi para pemuda tani Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Petani Garam sampaikan aspirasi rakyat para petani garam di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pukul 08.00 Wib. (19/07/2019).
Demontrasi tersebut di pimpin langsung olah Edi Susanto, dalam orasinya menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi neoliberalisme yang telah ciptakan kesengsaraan masyarakat menengah kebawah. Sehingga perlu kiranya aktivitas impor garam untuk segera dihentikan karena sangat berdampak terhadap masyarakat kecil, terutama kaum petani garam da Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.
“Di harap Pemerintah hentikan kegiatan impor garam, dan berikan kesejahteraan para petani dengan cara stop impor, naikkan harga garam lokal”, ucap Edi.
Sementara itu pada tahun 2018 Kementrian Perdagangan RI pernah keluarkan kebijakan tentang impor garam atau kuota impor garam.
Aliansi pemuda petani garam mendesak kepada pemerintah pusat harus mencabut PP Nomor 9 tahun 2018 peraturan isi tersebut yaitu memberikan ruang tetap terialisasi impor garam.
Edo menambahkan agar DPRD Sumenep untuk proaktif pada persoalan petani garam di Sumenep, sehingga rakyat akan merasa punya wakil rakyat. Jika keberadaan DPRD hanya tutup mata tutup telinga, maka percuma adanya wakil rakyat.
“Di harap DPRD Sumenep proaktif serta bisa mewakili keluhan rakyat kecil”, imbuhnya.
Menanggapi orasi Pemuda tani Sumenep Ketua DPRD Sumenep H. Herman menyampaikan bahwa dirinya sepakat serta mengakomodir tutuntan massa aksi.
“Kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat akan membuat surat kepada PT. Garam soal persoalan anjloknya harga garam,” jelasnya.
(Hry)
