berantasonline.com (Jakarta) – Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur dinyatakan bubar oleh Mantan Capres Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi, Kamis (27/6) lalu.
Selanjutnya Prabowo mempersilahkan masing masing bekas Parpol pendukungnya yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, PAN dan Partai Demokrat untuk menentukan sikap apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau berada diluar pemerintahan.
Dengan berakhirnya Kontestasi pada Pemilihan Umum 2019, gonjang ganjing, silang sengketa, hujat menghujat telah sirna, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan secara terbuka dan transparan menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Sidang Pleno Terbuka, Minggu (30/6) telah menetapkan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.
Presiden Terpilih Joko Widodo dalam sambutannya seusai menerima Petikan Surat Keputusan dari Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, “‘Saya mengajak rakyat Indonesia untuk melupakan perbedaan politik yang membelah kita. Kita kembali menjadi negeri Pancasila. Indonesia Negara yang besar tidak bisa dibangun hanya oleh satu atau dua orang, Saya mengajak Pak Prabowo-Sandi untuk bersama sama membangun negara ini. Saya yakin beliau beliau Patriot yang menginginkan negara ini maju dan makin makmur”, ujarnya.
Menanggapi ajakan Presiden terpilih Joko Widodo itu, Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno merespons baik ajakan tersebut, ia mengucapkan terimakasih atas ajakan Jokowi dan menyatakan bahwa membangun negara adalah kewajiban bersama.
“Ya, kita terimakasih sekali, sebetulnya seluruh warga berkewajiban untuk membangun bersama dan Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih dan masih menjabat tentunya harus menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat”, kata Sandiaga Uno, Senin (1/7) di Jakarta.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin (1/7) di Gedung Parlemen mengatakan Partainya akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang di DPR terhadap Pemerintahan Joko Widodo- Amin.
Sikap politik ini akan dilembagakan dalam forum musyawarah Majelis Syuro PKS. “Menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pilihan yang rasional dalam kondisi sekarang”, tegasnya.
Kekuatan pendukung Jokowi-Amin di DPR diproyeksikan mencapai 349 kursi atau 60,7 persen dari total 575 kursi DPR. Lima Partai pendukung terdiri dari PDIP (128 kursi) Partai Golkar (85 kursi) Nasdem (59 kursi) PKB (58 kursi) dan PPP (19 kursi).
Sementara itu Partai Pendukung Prabowo-Sandi diproyeksikan menguasai 226 kursi DPR terdiri dari Gerindra (78 kursi) Partai Keadilan Sejahtera (50 kursi) PAN (44 kursi) dan Demokrat (54 kursi).
Mantan Calon Wapres Sandiaga Uno menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres terpilih masa bhakti 2019 -2024. Ia berjanji akan datang dalam acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden bulan Oktober 2019 apabila diundang.
Sementara itu, diperoleh keterangan Partai Demokrat akan menentukan sikap setelah 10 Juli 2019 melalui Rapat Pleno Majelis Tinggi Partai. Sedangkan PAN akan melalui Rapat Kerja Nasional Juli atau Agustus 2019 nanti.
Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra Mohammad Syafei mengatakan masih ada perbedaan pendapat di internal Partai Gerindra terkait dengan posisi politik kedepan. Ia mengatakan mayoritas kader Partai Gerindra ingin berada diluar pemerintahan.
(bust)
